ARTIKEL
Kebijakan KPR Sejahtera


Kebijakan pembiayan perumahan yang terkait dengan KPR Sejahtera telah mengalami beberapa perubahan kebijakan. Berikut adalah kronologis perubahan kebijakan Permenpera.

  • Permenpera 04 dan 05 Tahun 2012
    • Permenpera 04 dan 05 Tahun 2012 mulai berlaku sejak tanggal 8 Februari 2012 dan mencabut Permenpera 14 dan 15 Tahun 2010.
    • Alasan perubahan kebijakan dari Permenpera 14 dan 15 Tahun 2010 menjadi Permenpera 04 dan 05 Tahun 2012: upaya untuk menurunkan suku bunga seiring dengan penurunan suku bunga SBI dan untuk memperluas jangkauan dan kapasitas dana FLPP untuk pembiayaan perumahan, serta membuat mekanisme FLPP yang lebih efisien.
    • Perubahan utama:
      • Penambahan ketentuan harga jual menjadi Rp. 70 juta untuk rumah tapak dan Rp. 144 juta untuk rumah susun;
      • Perubahan suku bunga KPR Sejahtera, yang semula berjenjang sesuai nilai KPR:
        • 8,15% s/d 8,50% untuk rumah tapak, dan
        • 9,25% s/d 9,95% untuk rumah susun menjadi suku bunga 7,25%untuk semua KPR dengan proporsi blended fund 50%:50%;
        • Penambahan ketentuan luas lantai minimal 36 m2untuk rumah tapak;
        • Kenaikan penghasilan kelompok sasaran, yang semula Rp. 2,5 juta untuk rumah tapak menjadi RP. 3,5 juta, dan semula Rp. 4,5 juta untuk rumah susun menjadi Rp. 5,5 juta;
        • Biaya asuransi jiwa dan kebakaran sudah termasuk ke dalam komponen suku bunga, biaya provisi maksimal 0,5%, biaya administrasi maksimal Rp. 250 ribu, dan tidak memerlukan saldo tabungan.
        • Perubahan Mekanisme:
    • Penyederhanaan dokumen yang disyaratkan dan proses pencairan dana FLPP.
    • Penambahan ketentuan masa tenggang bagi Bank Pelaksana yang baru bekerjasama.

 

  • Permenpera 07 dan 08 Tahun 2012
    • Permenpera 04 dan 05 Tahun 2012 mulai berlaku sejak tanggal 24 Mei 2012 dan merupakan perubahan atas Permenpera 04 dan 05 Tahun 2012.
    • Alasan perubahan beberapa ketentuan Permenpera 04 dan 05 Tahun 2012yang diatur dalam Permenpera 07 dan 08 Tahun 2012: perlunya penyesuaian harga jual sesuai dengan IKK yang bervariasi pada wilayah di Indonesia, penyesuaian kebijakan mengikuti UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta akomodasi penyelesaian kendala pembangunan perumahan di lapangan agar lebih applicable.
    • Perubahan utama:
      • Perubahan harga jual rumah, semula Rp. 70 juta untuk rumah tapak menjadi 4 wilayah:
        • Wilayah I meliputi Sumatera, Jawa selain Jabodetabek, dan Sulawesi, dengan harga rumah paling banyak Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
        • Wilayah II meliputi Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dengan harga rumah paling banyak Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
        • Wilayah III meliputi Papua dan Papua Barat, dengan harga rumah paling banyak Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah); dan
        • Wilayah Khusus meliputi Jabodetabek, Batam, dan Bali, dengan harga rumah paling banyak Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
      • Penambahan ketentuan luas lantai 28,8 m2 – 36 m2 untuk rumah susun dengan ketentuan harga per m2 bangunan Rp. 6 jt;
      • Perubahan uang muka untuk wilayah III yang semula 10% menjadi 12,5%;
      • Penambahan ketentuan PSU untuk akad kredit:
        • Badan Hukum atau orang perseorangan yang bekerjasama dengan Badan Hukum menyerahkan Surat Ijin Penyambungan dari PLN;
        • badan jalan sekurang-kurangnya telah dilakukan pengerasan dengan sirtu;
        • badan saluran/drainase lingkungan sekurang-kurangnya telah tergali;
        • ada jaminan berupa dana yang ditahan atau bentuk lainnya dari Badan Hukum atau orang perseorangan yang bekerjasama dengan Badan Hukum sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana; dan
        • surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi rumah yang sementara belum dilengkapi dengan sarana listrik, prasarana jalan dan saluran lingkungan.
      • Yang dapat membangun dan menjual rumah sejahtera tapak dan/atau rumah sejahtera susun adalah badan hukum dan orang perseorangan yang bekerjasama dengan badan hukum.

 

  • Permenpera 13 dan 14 Tahun 2012:
    • Permenpera 13 dan 14 Tahun 2012 mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2012 dan mencabut Permenpera 04 dan 05 Tahun 2012 beserta perubahannya Permenpera 07 dan 08 Tahun 2012.
    • Alasan perubahan kebijakan dari Permenpera 04 dan 05 Tahun 2012 beserta perubahannya Permenpera 07 dan 08 Tahun 2012 menjadi Permenpera 13 dan 14 Tahun 2012: penyederhanaan kebijakan agar dapat lebih mudah dan lebih mudah diterapkan di masyarakat, perlunya pengaturan transisi perubahan kebijakan, serta memperluas jangkauan FLPP terhadap pembiayaan perumahan.
    • Perubahan utama:
      • Penambahan beberapa wilayah di cakupan 4 wilayah yang sudah ada, meliputi:
        • Wilayah I meliputi Sumatera selain Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Jawa selain Jabodetabek, dan Sulawesi, dengan harga rumah paling banyak Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
        • Wilayah II meliputi Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara, dengan harga rumah paling banyak Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
        • Wilayah III meliputi Papua dan Papua Barat, dengan harga rumah paling banyak Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah); dan
        • Wilayah Khusus meliputi Jabodetabek, Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), dan Bali, dengan harga rumah paling banyak Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
      • Memperluas cakupan luas rumah susun, semula 28 m2 – 36 m2 menjadi 21 m2 – 36 m2 dengan ketentuan harga per m2 bangunan tetap Rp. 6 jt;
      • Ketentuan uang muka tidak diatur dalam Permenpera dan mengikuti ketentuan Bank Indonesia;
      • Yang dapat membangun dan menjual rumah sejahtera tapak dan/atau rumah sejahtera susun adalah badan hukum dan/atau orang perseorangan;
      • Penambahan pengaturan peralihan, meliputi:
        • KPR Sejahtera yang diterbitkan dari tahun 2011 sampai dengan tanggal 7 Februari 2012 dapat dibayar menggunakan skema KPR Sejahtera Tahun 2010;
        • KPR dan KPR Sejahtera yang diterbitkan tanggal 8 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 dapat dikonversi ke Peraturan Menteri ini;
        • KPR dan KPR Sejahtera yang diterbitkan dari tanggal 24 Mei sampai dengan Peraturan  Menteri ini dapat dibayar menggunakan Peraturan Menteri ini.
      • Penambahan ketentuan spesifikasi rumah sejahtera, yang semula hanya boleh menggunakan Kepmen 403 Tahun 2002 menjadi Kepmen 403 Tahun 2012, Permenpera No. 25 Tahun 2011 dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman teknis pembangunan Rumah Sejahtera.

 

  • Permenpera 27 dan 28 Tahun 2012:
    • Permenpera 27 dan 28 Tahun 2012 mulai berlaku sejak tanggal ... Oktober 2012 dan mencabut Permenpera 13 dan 14 Tahun 2012.
    • Alasan perubahan kebijakan dari Permenpera 13 dan 14 Tahun 2012 menjadi Permenpera 27 dan 28 Tahun 2012 adalah sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-X/2012, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pasal 22 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
    • Perubahan utama:
      • Penghapusan ketentuan luas minimal 36 m2 untuk Rumah Sejahtera Tapak yang difasilitasi oleh KPR Sejahtera Tapak atau KPR Sejahtera Syariah Tapak;
      • Perubahan pejabat penandatanganan Kesepakatan Bersama dari pihak Kemenpera menjadi Deputi Bidang Pembiayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dengan Direktur yang berwenang mewakili Bank Pelaksana;
      • Penambahan persyaratan Pasal 4 pada pengaturan peralihan Pasal 17 dan Pasal 18;
      • Perubahan ketentuan PSU terutama air pada rumah siap huni menjadi jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya;
      • Perubahan persyaratan PSU terutama listrik jika belum dipenuhi menjadi adanya keterangan kesediaan PLN untuk menyediakan pasokan listrik atau bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari PLN atautersedianya sumber listrik lainnya.

Link Berita Kemenpera.go.id

BLU-PPP Expo 2013 Digelar di Kota Malang

Pameran Rumah "Kite" diminati Warga Pontianak

   

Konferensi Pers Terkait Kinerja Penyaluran Dana FLPP 2013
Jumat, 13 September 2013

   

Pameran Rumah Rakyat Di 10 Kota
Jumat, 16 Agustus 2013

   

Kemenpera Gelar Pekan Rumah Sejahtera 2013
Sabtu, 13 April 2013

   

Kementerian Perumahan Rakyat Berpartisipasi Dalam Pameran BTN Property Expo, Jakarta Convention Center, 2-10 Februari 2013
Sabtu, 2 Februari 2013

   

Deputi Bidang Pembiayaan Lakukan Kunjungan Lapangan
Senin, 5 November 2012


LIST BERITA LAINNYA ....


   

Diskusi dalam Forum Wartawan Perumahan Rakyat
26 Maret 2013

Dokumentasi

   

Kunjungan Lapangan di Palembang Sumsel
1 November 2012

Perumahan Griya Pesona dan Griya Lebak Murni

   

Kunjungan Lapangan di Bekasi
31 Oktober 2012

Darmawangsa Residence

   

Kunjungan Lapangan di Surabaya
30 Oktober 2012

Graha Puncak Anom Sari Driyorejo

   

Kunjungan Lapangan di Bandung Jawa Barat
23 Oktober 2012

Perumahan Taman Cileunyi Bandung

DOKUMENTASI LAINNYA ....

  Alamat IP Anda : 54.226.168.96
  Pengunjung Hari Ini :  online
  Pengunjung Kemarin :  offline
  Total Pengunjung :  Pengunjung
Kebijakan KPR Sejahtera

Kebijakan pembiayan perumahan yang terkait dengan KPR Sejahtera telah mengalami beberapa perubahan Selengkapnya ....