SELAMAT DATANG DI WEBSITE DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Rapat Antar Kementerian/Lembaga Tentang Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan
Rabu, 16 November 2011


 

Jakarta- Dalam rangka mendorong Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan (RUU Taperum) agar menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2012, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bekerja sama dengan Sekretariat Kemenpera menyelenggarakan acara “Rapat Antar Kementerian/Lembaga tentang Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan” di Hotel Ambhara - Jakarta Selatan, Selasa (15/11). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PU, Bappenas, Kementerian Perumahan Rakyat, Bapertarum-PNS, PT SMF dan PT Jamsostek.

 

“Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 124 mengamanatkan bahwa tabungan perumahan diatur tersendiri dengan Undang-Undang. Maksud dari pertemuan ini adalah untuk meminta masukan dari hadirin terhadap draf naskah akademis dan RUU Taperum, dan hal-hal apa saja yang perlu diatur”, kata Kepala Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas mengantarkan rapat.

 

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo dalam paparannya menjelaskan mengenai urgensi RUU Taperum sebagai payung hukum dalam rangka meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah yang terjangkau. “Tabungan perumahan dimaksudkan sebagai suatu usaha pemupukan dana dan penyediaan akses kredit pembiayaan perumahan yang dilakukan secara gotong royong antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pemberian manfaat dalam rangka kepemilikan rumah dan pemberian dukungan pembiayaan perumahan pekerja secara luas”, kata beliau menegaskan.

 

Menanggapi penyampaian Deputi Pembiayaan tersebut, beragam masukan diberikan oleh peserta yang hadir. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) menyampaikan apresiasinya, namun mengingatkan agar kedepannya Kementerian Perumahan memperhatikan mekanisme Prolegnas. “Untuk mekanisme kedepannya, kalau RUU Tabungan Perumahan masuk kedalam Prolegnas prioritas, perlu diperhatikan syarat-syaratnya, antara lain sudah ada NA (naskah akademis)-nya, draft RUU dan sudah melalui proses harmonisasi di Kemenkum-HAM”, jelasnya. “Satu lagi, apakah lembaga yang ada disini adalah lembaga mandiri atau lembaga yang ada di kementerian? Saya lihat dalam RUU ini belum menonjol masalah lembaganya”, imbuhnya.

 

Berbeda dengan penyampaian Kemenkum-HAM, peserta dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyoroti masalah kecilnya besaran iuran taperum. “Setelahsaya bacadi pasal 8, pemotongan gaji peserta taperum sebesar 2% tidaklah cukup untuk memenuhi uang muka rumah. Menurut saya, 4% pun mereka tidak akan keberatan”, paparnya. Pernyataan tersebut diamini oleh peserta dari Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum. Senada dengan itu, peserta dari Jamsostek yang mewakili unsur perusahaan, meminta agar taperumini tidak membebani pengusaha. “Kami mengusulkan agar persentase (iuran)nya dibesarkan saja, kami harap iuran tersebut tidak membebani perusahaan. Kalau perlu, ambil saja dari surplus perusahaan”, ujarnya.

 

Menutup rapat ini, Sri Hartoyo menyampaikan bahwa semua masukan akan menjadi bahan penyempurnaan bagi penyusunan draf NA dan RUU Taperum. “Yang jelas, masalah kelembagaan, kepesertaan, bagaimana mekanisme iurannya, termasuk diferensiasi manfaat dari tabungan perumahan akan menjadi pertimbangan bagi kami. Saya ucapkan terima kasih atas segala masukannya”, kata beliau menutup acara. (ims). 

Link Berita Kemenpera.go.id

BLU-PPP Expo 2013 Digelar di Kota Malang

Pameran Rumah "Kite" diminati Warga Pontianak

   

Tahun 2014, Kemenpera Alokasikan Rp 4,49 T Untuk KPR FLPP
Jumat, 9 Mei 2014

   

Kemenpera Akan Hentikan KPR FLPP Untuk Rumah Tapak Mulai April 2015
Selasa, 6 Mei 2014

   

Konferensi Pers Terkait Kinerja Penyaluran Dana FLPP 2013
Jumat, 13 September 2013

   

Pameran Rumah Rakyat Di 10 Kota
Jumat, 16 Agustus 2013

   

Kemenpera Gelar Pekan Rumah Sejahtera 2013
Sabtu, 13 April 2013


LIST BERITA LAINNYA ....


   

Diskusi dalam Forum Wartawan Perumahan Rakyat
26 Maret 2013

Dokumentasi

   

Kunjungan Lapangan di Palembang Sumsel
1 November 2012

Perumahan Griya Pesona dan Griya Lebak Murni

   

Kunjungan Lapangan di Bekasi
31 Oktober 2012

Darmawangsa Residence

   

Kunjungan Lapangan di Surabaya
30 Oktober 2012

Graha Puncak Anom Sari Driyorejo

   

Kunjungan Lapangan di Bandung Jawa Barat
23 Oktober 2012

Perumahan Taman Cileunyi Bandung

DOKUMENTASI LAINNYA ....

  Alamat IP Anda : 54.198.8.124
  Pengunjung Hari Ini :  online
  Pengunjung Kemarin :  offline
  Total Pengunjung :  Pengunjung
Kebijakan KPR Sejahtera

Kebijakan pembiayan perumahan yang terkait dengan KPR Sejahtera telah mengalami beberapa perubahan Selengkapnya ....