SELAMAT DATANG DI WEBSITE DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Menpera Minta Pemda Prioritaskan Program Perumahan
Jumat, 9 Maret 2012


Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz meminta para gubernur serta kepala daerah baik ditingkat pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/ kota untuk memprioritaskan program perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di daerahnya masing-masing. Untuk itu, Kemenpera berharap Pemda dapat membentuk kelompok kerja (Pokja) PKP agar koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan dengan baik.

 

“Kami berharap pemerintah daerah dapat terus memperkuat komitmennya dalam menempatkan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu prioritas nasional,” ujar Menpera Djan Faridz saat memberikan pengarahan dan sambutan pembukaan Rapat Konsultasi Regional (Rakonreg) III Tahun 2012 Kemenpera di Hotel Sanur Paradise Plaza Bali, Rabu (7/3) kemarin.

 

Menurut Menpera Djan Faridz, pelaksanaan pembangunan perumahan selama ini telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di daerah. Namun demikian, perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan antar wilayah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah, khususnya di Kawasan Indonesia Timur.

 

Lebih lanjut, Menpera Djan Faridz menerangkan, Presiden telah menetapkan Direktif Presiden dan penugasan khusus di sektor PKP, termasuk percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Kemenpera antara lain Program Pro Rakyat Klaster IV melalui pembangunan rumah sangat murah dan rumah murah yang salah satu prioritasnya adalah daerah tertinggal.

 

“Kami juga melakukan program penanganan rumah bagi warga baru di provinsi NTT dan program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B). Kami harap Pemda juga ikut serta secara aktif dalam program pembangunan perumahan sehingga masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak huni,” terangnya.

 

Kemenpera, imbuh Djan Faridz, juga memberikan apresiasi kepada para Gubernur yang telah memberikan kontribusi penuh dalam pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang perumahan dan kawasan permukiman sejak tahun 2010 lalu. Ke depan, Kemenpera juga akan terus memperbaiki dan memperluas ruang lingkup kegiatan yang dilimpahkan kepada Pemprov melalui SKPD yang ditunjuk Gubernur.

 

Selain itu, adanya penguatan kelembagaan melalui pembentukan Pokja bidang PKP juga merupakan salah satu wujud perhatian dan komitmen Pemda untuk mendorong pembangunan PKP di wilayahnya.

 

“Mulai tahun 2012, kami juga akan mendorong peran Pemprov untuk melakukan pendampingan kepada beberapa kabupaten/ kota terpilih di wilayahnya untuk meningkatkan kapasitas dan pembentukan Pokja PKP di tingkat kabupaten/ kota. Diharapkan Pokja PKP ini dapat terbentuk di 497 kabupaten/ kota,” harapnya.

 

Sejak tahun 2011 lalu, imbuhnya, Kemenpera bersama-sama Bappenas dan Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PKP kepada kabupaten/ kota. Selain itu, pengembangan mekanisme untuk melibatkan Pemprov dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK bidang PKP juga terus dilakukan.

 

“Saya juga berharap Pemprov juga bisa ikut berperan aktif dalam menyusun program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan isu-isu strategis dan permasalahan dimasing-masing provinsi, termasuk untuk mengkoordinasikan usulan kegiatan dari seluruh kabupaten/ kota di wilayahnya,” tandasnya.

 

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Oswar M Mungkasa dalam laporannya mengatakan, kegiatan Rakonreg III Tahun 2012 Kemenpera ini diikuti oleh 157 orang yang merupakan perwakilan dari Pemprov termasuk sejumlah Gubernur, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kepala Bappeda, Kepala Dinas yang menangani masalah PKP dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua serta unit kerja di lingkungan Kemenpera.

 

“Kami berharap Rakonreg ini dapat menghasilkan kesepakatan antara Kemenpera dengan pemerintah provinsi tentang prioritas kegiatan 2013 yang akan datang. Adapun lingkup kegiatan ini antara lain Rakortas Menpera dengan para Gubernu, penyampaiaan materi sinergi program dari Kemenpera, Kemdagri dan Bappenas, indikasi program Kemenpera tahun 2013, pembahasan program pembahasan prooritas pembangunan provinsi dan lokasi provinsi, serta pembahasan teknis proposal,” terangnya.

 

Link Berita Kemenpera.go.id

Rusun Menjadi Solusi Keterbatasan Tanah di Indonesia

Komisi V: Anggaran Terbatas, FLPP Harus Terserap

   

Rapat Koordinasi Percepatan KPR FLPP Wilayah Tengah
Senin, 3 November 2014

   

Rapat Koordinasi Percepatan KPR FLPP Wilayah Barat
Senin, 27 Oktober 2014

   

Ramah Tamah Deputi Bidang Pembiayaan
Senin, 20 Oktober 2014

   

Rapat Koordinasi Percepatan KPR FLPP Wilayah Timur I
Senin, 6 Oktober 2014

   

Pameran Pesta Rumah Rakyat 2014
Kamis, 4 September 2014


LIST BERITA LAINNYA ....


   

Rapat Koordinasi Percepatan KPR FLPP Wilayah Tengah
30 Oktober 2014

Dokumentasi Rapat Koordinasi Percepatan KPR FLPP Wilayah Tengah

Bertempat di Hotel

   

Rapat Koordinasi Percepatan KPR FLPP Wilayah Barat
25 November 2014

Dokumentasi Rapat Koordinasi Percepatan KPR FLPP Wilayah Barat

Bertempat di Hotel

   

Ramah Tamah Deputi Bidang Pembiayaan
20 November 2014

Dokumentasi Ramah Tamah Deputi Bidang Pembiayaan

Bertempat di ruang serbaguna Lt.8

   

Rapat Koordinasi Percepatan KPR FLPP Wilayah Timur
2 Oktober 2014

Dokumentasi Rapat Koordinasi Percepatan KPR FLPP Wilayah Timur I

Bertempat di Hotel

   

Diskusi dalam Forum Wartawan Perumahan Rakyat
26 Maret 2013

Dokumentasi

DOKUMENTASI LAINNYA ....

  Alamat IP Anda : 54.80.113.118
  Pengunjung Hari Ini :  online
  Pengunjung Kemarin :  offline
  Total Pengunjung :  Pengunjung